Hukuman Bagi Pelaku Pencucian Uang

Pencucian uang merupakan tindakan untuk membuat uang yang ilegal menjadi terlihat legal di mata hukum. Perilaku ini umumnya dilakukan oleh para pelaku korupsi yang ingin ‘membersihkan’ uang hasil korupsi mereka. Tindakan ini sendiri sudah diatur di dalam UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), namun belum diatur di dalam KUHP.

Tetapi jika dibandingkan dengan Rancangan Undang-Undang KUHP, ancaman untuk pelaku pidana pencucian uang turun menjadi 15 tahun penjara, dari yang tadinya 20 tahun hukuman penjara. Berikut ini kami akan menunjukkan perbandingan dari UU TPPU dan RUU KUHP.

1. Pasal 3 UU TPPU

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Pasal 607 ayat 1 RUU KUHP

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena Tindak Pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak kategori VII. (Rp 5 miliar)

3. Pasal 4 UU TPPU

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

4. Pasal 608 RUU KUHP

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dipidana karena Tindak Pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak kategori VI. (Rp 2 miliar).

5. Pasal 5 (1) UU TPPU

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

6. Pasal 609 RUU KUHP

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak kategori VI. (Rp 2 miliar)

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Nah, itulah hukuman untuk para pelaku pencucian uang.

Continue Reading

Ini Acaman dan Pasal untuk Para Pelaku Penganiayaan Anak

Saat ini banyak berita yang memberitakan mengenai kekerasan yang dilakukan kepada anak. Berita seperti ini tentunya membuat hati kita terenyuh. Salah satunya adalah kisah dari pria yang menendang seorang anak kecil di dan viral di media sosial.

Di Indonesia, anak-anak dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan anak.

Pada Undang-Undang ini, diatur tentang hak apa yang harus didapatkan oleh anak, pelindungan terhadap anak, dan juga keadilan seperti apa yang menimpa mereka.

Pada UU ini, juga diatur mengenai ancaman hukuman untuk siapa pun yang melakukan tindak kekerasan bagi anak. Bahkan hukuman atas tindak pidana ini bisa terancam hukuman 5 tahun penjara dan juga denda sebesar Rp100 juta.

Pada pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak yang isinya berbunyi:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a. Diskriminasi

b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual

c. Penelantaran

d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan

e. Ketidakadilan

f. Perlakuan salah lainnya.

Menurut yurisprudensi, yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah hal yang disengaja untuk memberikan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, bahkan sampai luka. Misalnya diakibatkan karena mencubit, menendang, memukul, menempeleng, dan perilaku tidak mengenakkan lainnya.

Pasal ini diatur khusus pada Pasal 76C UU 35 tahun 2014 yang isinya berbunyi:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”

Sedangkan sanksi pidana untuk orang yang melakukan perilaku kekerasan atau pun perilaku penganiayaan yang melanggar pasal ini, sudah ditentukan di dalam Pasal 80 UU 35 tahun 2014, yang bunyinya:

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar.

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Itulah pasal yang dapat membuat melindungi anak-anak Indonesia dari tindakan kekerasan.

Continue Reading

Ada 41 Kasus Pencurian Motor Oleh Polres Jakbar

Dalam kurun waktu satu tahun, Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan terdapat 41 kasus pencurian kendaraan bermotor. Dari puluhan kasus ini, mereka telah berhasil mengamankan 57 tersangka.

Penangkapan ini diungkap oleh Joko Dwi Harsono, Kasar Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, merupakan hasil dari kerja keras anggota selama satu tahun. Ia juga menjelaskan kalau para pelaku memiliki beragam modus berbeda, seperti mencari motor yang sedang di parkir di tempat umum, dan juga motor yang ditinggalkan di pinggir jalan.

Mereka melakukan aksinya dengan cara merusak kunci motor dengan menggunakan kunci letter T, lalu merampan kendaraan yang mereka temui. Selain itu ada juga yang menggunakan senjata tajam dan juga senjata api dalam melakukan aksinya.

Joko mengatakan, dari pengakuan yang dibuat oleh tersangka, mereka sengaja mencari sasaran yang berada di daerah Jakarta Barat dan sekitarnya. Pelaku yang diamankan, rata-rata merupakan residivis dan sudah berkali-kali melakukan hal yang sama.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Ady Wibowo mengatakan bahwa sebelumnya mereka telah memberikan atensi kepada setiap kapolsek untuk bisa lebih memaksimalkan pengungkapan kasus dari curanmor dan juga kejahatan lain. Sampai saat ini Ady mengungkap kejahatan jalanan menjadi atensi mereka karena sangat meresahkan masyarakat.

Ady juga mengungkapkan kalau pihaknya akan terus terfokus untuk melakukan upaya pencegahan agar bisa melakukan antisipas mengenai kejahatan yang terjadi di jalanan. Seperti misalnya dengan cara memaksimalkan patroli yang ada di wilayah dan juga memanfaatkan sistem keamanan lingkungan atau siskamling.

Bukan itu saja, mereka juga melakukan imbauan kepada warga untuk semakin meningkatkan kewaspadaan untuk memarkir kendaraan mereka, baik saat di rumah atau pun ketika berada di tempat umum yang sudah dirasa sangat aman.

Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk menghindari pencurian motor baik di rumah atau pun saat berada di tempat umum.

Pertama, kamu harus memastikan kalau kunci setang ke kanan, karena ini dirasa sebagai langkah paling aman untuk bisa meminimalisir terjadinya pencurian.

Selanjutnya, kamu bisa mencoba untuk mencabut capacitor dischard ignition atau CDI. Ini merupakan alat yang berguna untuk menjalankan proses pengapian di motor dengan sistem kaburator.

Lalu saat melakukan parkir, sangat disarankan untuk memilih posisi parkiran terdalam. Mungkin biasanya kita akan memilih posisi terluar karena ini bisa memudahkan kita keluar dari tempat itu, tetapi untuk membuat pencuri sulit meraih posisi motor kamu, ada baiknya memilih posisi terdalam.

Terakhir, kamu bisa mencoba untuk menambahkan kunci pengaman tambahan yang kini sudah mudah untuk ditemukan di pasaran. Seperti dengan menggunakan gembok atau pun dengan rantai. Salah satu yang disarankan adalah gembok cakram, sehingga bisa membuat pencuri kesulitan untuk membuka motor kamu.

Continue Reading

Hukum Apa yang Bisa Menjerat Gaga Muhammad?

Laura Anna dinyatakan meninggal dunia pada, Rabu (15/12/2021). Ia meningga dunia saat tengah berjuang untuk menuntut keadilan atas mantan kekasihnya, yakni Gaga Muhammad.

Hal ini dikarenakan Gaga Muhammad merupakan orang yang membuat dirinya lumpuh. Mobil yang dikendarai oleh Gaga mengalami kecelakaan di Tol Jagorawi pada tahun 2019 lalu. Kecelakaan itu terjadi karena Gaga Muhammad tengah dalam kondisi mabuk.

Ini mengakibatkan Laura Anna yang saat itu duduk di kursi penumpang mengalami cord spinal injury. Sedangkan Gaga yang menyetir hanya mengalami luka ringan.

Selama dua tahun Laura pun harus berjuang untuk melawan cedera tulang belakang. Karena insiden tersebut, ia tidak bisa menggerakkan separuh dari tubuhnya.

Pada awalnya tidak ada niatan Laura untuk melaporkan tindakan yang sudah dilakukan Gaga ke polisi. Tetapi setelah Gaga Muhammad memutuskan hubungan dengannya, ini membuat Laura akhirnya menuntut pertangungjawaban dari Gaga.

Setelah Gaga dilaporkan ke polisi, pria bernama asli Gaung Sabda Alam Muhammad ini ditahan di Rutan Satlantas Metro Jakarta Timur pada tanggal 2 November 2021.

Penahanan tersebut dilakukan setelah berkas dari kasus yang dilaporkan itu sudah dinyatakan lengkap atau P21. Ia ditahan setelah menjadi terdakwa dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang membuat Laura mengalami kelumpuhan.

Di dalam persidangan yang digelar pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, Jaksa Penuntut Umum, Handri Dwi Z, menyebutkan kalau Gaga tengah dalam pengaruh alkohol ketika mengemudikan mobilnya.

Laura juga membenarkan pernyataan yang ada di dalam persidangan tersebut. Ketika kejadian terjadi, Laura Anna saat itu sedang dalam keadaan tidur pada kursi penumpang dan ia mengenakan sabuk pengaman.

Ia pun baru menyadari kalau menjadi korban kecelakaan setelah ia berada di rumah sakit dan merasa kalau tubuhnya sulit untuk dapat digerakkan.

Atas hal ini, Gaga Muhammad pun disangkakan dengan Pasal 310 ayat 3 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan pasal ini, Gaga dapat dipenjara paling lama lima tahun dan didenda sebesar 10 juta rupiah.

Sebelumnya, setelah insiden kecelakaan tersebut ibunda Gaga pernah meminta anaknya untuk menikahi Laura. Tetapi rencana ini gagal karena Gaga saat ini harus berada di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Fachmi Bachmid merupakan pengacara yang membela Gaga Muhammad di persidangan. Keluarga Gaga mengaku tidak mampu untuk membayar jasa pengacara untuk bisa membela Gaga Muhammad di persidangan.

Mereka memilih untuk menggunakan jasa dari Fachmi Bachmid karena adanya faktor pertemanan dekat dengan keluarga.

Dalam wawancaranya, Fachmi Bachmid mengatakan kalau setelah kejadian Gaga dipanggil polisi untuk diperiksa.

Kini gaga Muhammad sudah mendekam di penjara dan membayar perbuatan yang sudah ia lakukan.

Continue Reading

Pro-Kontra RUU PKS, Ridwan Kamil Desak DPR Segera Sahkan

Ridwan Kamil yang merupakan Gubernur Jawa Barat, meminta kepada DPR untuk bisa segera mengesahkan rancangan Undang-Undang (RUU) penghapusan kekerasan seksual.

Saat ini memang semakin marak kasus pelecehan seksual di masyarakat. Bahkan hampir setiap harinya, media memberitakan mengenai pelecehan atau bahkan pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Beliau menilau kalau saat ini pasal-pasal yang terdapat di KUHPidana tidak bisa membuat jera pelaku pelecehan seksual.

Ridwan Kamil mengatakan kalau kasus seperti ini bukan hanya karena semakin marak di Jawa Barat, tetapi berada di mana-mana. Fenomena ini haruslah disikapi dan salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan RUU penghapusan tindak pidana kekerasan seksual harus segera disetujui oleh DPR.

Saat ini pasal-pasal yang terdapat pada KUHPidana tidak bisa memberikan efek jera, sedangkan jika menggunakan undang-undang bisa lebih terfokus.

Sosok yang sering disapa Kang Emil ini juga membahas mengenai kasus pemerkosaan yang dilakukan kepada para santriwati yang merupakan korban dari HW.

Para santri yang menjadi korban itu kini sudah kembali bersekolah di sekolah Muhammadiyah. Pelaku HW pun saat ini sudah menjalani empat kali sidang. Kang Emil mengharapkan pelaku bisa dijerat hukum seberat-beratnya.

Jika ada terjadi salah tafsir dari masyarakat mengenai pengungkapan kasus pelecehan seksual kepada para santriwati, ia mengatakan kalau sudah memberikan penjelasan dan juga mempersilahkan masyarakat untuk bisa menilai sendiri.

Dia juga tidak akan mempersalahkan kalau di dalam hal ini akan ada unsur politik.

Ia jugamengungkapkan kalau izin pesantren, pengawasan pesantren, hingga penutupan pesantren adalah kewenangan dari kementrian agama. Namun, jika di dalamnya sudah terjadi kriminalitas maka akan menjadi domain pemerinta daerah juga.

Emil menjelaskan mengenai kewenangan merilis berita pelecehan seksual di media sosial, termasuk juga dengan menjawab apa yang dipertanyakan oleh Denny Siregar.

Menurutnya, kewenangan dalam merilis berita hukum dalam hal pidana anak adalah wewenang dari pihak kepolisian.

Contoh kasus yang diberikan oleh Kang Emil adalah kasus Reynhard Sinaga di Inggris, di mana kasus tersebut baru diumumkan setelah sidang ketok palu. Para korban Reynhard tetap dijaga kerahasiaannya.

Sedangkan saat ini santri yang merupakan korban HW mulai merasakan kesesahan. Apalagi ada beberapa nama korban yang diungkapkan ke publik.

Ridwan Kamil memang sempat memberikan klarifikasi pada media sosialnya menyenai pertanyaan dari para Netizen atau Warganet. Mereka mempertanyakan mengenai kasus pelecehan seksual itu yang sudah diketahui sejak bulan Mei lalu, tetapi tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Ia menegaskan kalah setelah tahu mengenai laporan pelecehan seksual itu langsung dilaporkan ke polisian dan segera ditindak.

Sebelumnya, seorang pemilik pondok pesantren berinisial HW diketahui melakukan pemerkosaan kepada 12 santriwati. Bahkan beberapa santri sampai hamil dan juga melahirkan.

Continue Reading